Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pengurangan jumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menyatakan bahwa daftar cabor yang akan dipertandingkan belum final dan masih dalam proses evaluasi.
Erick menjelaskan bahwa pengurangan cabor ini dipertimbangkan untuk menyesuaikan dengan ketersediaan fasilitas olahraga serta anggaran yang dimiliki oleh daerah penyelenggara. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi dengan para gubernur terkait persiapan PON 2028.
Pemerintah pusat saat ini melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan PON 2028 berjalan sukses, tertib administrasi, dan efisien dalam penggunaan anggaran. Erick menegaskan, “Sebenarnya sudah ada edaran, tapi itu bukan harga mati. Kami harus melihat realita apakah sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), apakah fasilitas tersedia di daerah, dan apakah anggarannya mencukupi.”
Langkah ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang melarang pembangunan arena atau venue baru untuk PON 2028. Pemerintah ingin menghindari pembangunan fasilitas olahraga yang berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal dan justru terbengkalai setelah ajang selesai. Erick menambahkan, “Bapak Presiden tidak menginginkan adanya pembangunan venue baru. Realitanya, banyak sekali venue setelah PON tidak maksimal penggunaannya, bahkan mangkrak.”
Meski akan memangkas jumlah cabor, pemerintah tetap memprioritaskan 21 cabang olahraga unggulan yang masuk dalam peta jalan olahraga nasional dan Olimpiade. Fokus utama PON ke depan adalah efisiensi dan peningkatan prestasi atlet, bukan sekadar menambah jumlah pertandingan.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk menyelaraskan nomor pertandingan. Selain itu, pemerintah juga berencana memperketat aturan perpindahan atlet antarprovinsi guna mencegah praktik “bajak-membajak” atlet yang kerap terjadi menjelang PON.
